Kunto berpendapat, “Di Amerika Serikat, Meta sendiri sudah mengakui bahwa sistemnya bisa salah sampai menyebabkan akun yang seharusnya tidak diblokir justru kehilangan akses.”
“Artinya, kita tidak bisa begitu saja menganggap seluruh keputusan moderasi Meta selalu benar. Perusahaan harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan sistemnya,” tutur Kunto.
Kunto menyebut penyebab kasus di Amerika Serikat belum tentu serupa dengan dugaan di Indonesia. Namun, ia menilai kasus itu menegaskan perlunya keterbukaan dalam moderasi konten.
Kunto turut mempertanyakan kemampuan sistem moderasi otomatis Meta memahami konteks visual unggahan pengguna.
Ia mempertanyakan kemungkinan sistem itu salah mengelompokkan dokumentasi karhutla, yang memuat petugas di lapangan, warga, asap, atau api, sebagai kekerasan, kerusuhan, atau pelanggaran pedoman komunitas.
“Apakah gambar api dan asap dalam peristiwa karhutla bisa keliru dibaca oleh mesin sebagai konten kerusuhan atau riot? Apakah ada kesalahan klasifikasi seperti yang pernah terjadi dalam moderasi akun di Amerika Serikat?” tanyanya.
“Kita belum tahu. Justru Meta yang harus menjelaskan bagaimana sistemnya bekerja dan mengapa konten tersebut dibatasi,” katanya.
Menurut Kunto, dokumentasi karhutla punya nilai kepentingan publik yang tinggi. Informasi soal lokasi kebakaran, sebaran asap, dan dampaknya bagi warga menambah kewaspadaan sekaligus membantu penanganan bencana.
Kunto menyebut platform digital berpengaruh besar atas distribusi informasi lewat algoritma dan kebijakan moderasi. Pengaruh itu makin kuat karena perusahaan yang sama turut menawarkan produk AI yang bisa memengaruhi pemahaman publik atas suatu peristiwa.
Kunto menegaskan, “Meta memiliki kekuasaan besar dalam menentukan informasi apa yang dapat dilihat masyarakat. Kekuasaan sebesar itu harus disertai transparansi dan akuntabilitas.”
“Jangan sampai perusahaan teknologi menentukan apa yang boleh dilihat publik, tetapi ketika terjadi permasalahan menyangkut informasi yang dibutuhkan publik, tidak mau bertanggung jawab,” tambahnya.
Kunto menekankan, “Kalau memang ada permintaan pemerintah, Meta harus bisa menunjukkan dasar hukumnya. Kalau penghapusan terjadi karena kesalahan algoritma, akui dan perbaiki.”
“Jangan sampai publik menuduh pemerintah sementara perusahaan yang mengendalikan platform justru tidak memberikan penjelasan,” ungkapnya.
Jika Meta menghapus atau membatasi konten karhutla, Kunto meminta perusahaan itu menyebut apakah keputusan tersebut hasil permintaan hukum pihak tertentu, penerapan pedoman komunitas, peninjauan manusia, atau sistem moderasi otomatis.
FAQ SCHEMA
Q: Mengapa akademisi Unpad meminta Meta transparan soal konten karhutla?
A: Kunto Adi Wibowo menilai Meta perlu menjelaskan dasar keputusan jika ada konten karhutla yang dihapus atau dibatasi. Penjelasan itu, menurutnya, harus menyebut apakah penyebabnya sistem moderasi otomatis, peninjauan manusia, pedoman komunitas, atau permintaan hukum. Ia menekankan dokumentasi karhutla memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi.
Aaf Afiatna (Aura OS) adalah seorang WordPress Developer, Administrator IT, dan penggerak di balik infrastruktur berbagai portal media digital PT Arina Duta Sehati. Ia memiliki ketertarikan mendalam pada rekayasa sistem tingkat rendah, implementasi AI on-device, dan pengembangan proyek open-source seperti Neural Standby Kernel (NSK). Saat tidak sedang berurusan dengan server atau kode, ia aktif mengeksplorasi ekosistem Web3 dan berbagi wawasan melalui channel YouTube CryptoFansWorld.
Sumber: https://infotekno.net/meta-transparan-konten-karhutla-unpad/
