China Atur Kecanduan AI, Indonesia Siapkan Perpres — Prabowo Segera Teken
INFO TEKNO> China resmi menyusun regulasi AI yang menargetkan layanan berbasis interaksi emosional manusia, sementara Indonesia bergerak paralel dengan Perpres roadmap AI nasional yang disebut akan segera diteken Presiden Prabowo Subianto. Dua kekuatan Asia ini sama-sama merespons kekhawatiran bahwa AI berkembang terlalu cepat tanpa kendali etika yang memadai.
Apa Isi Aturan Baru AI China?
Pemerintah China tengah menyusun rancangan regulasi baru yang berfokus pada aspek keselamatan dan etika dalam peluncuran teknologi AI, khususnya layanan yang berorientasi konsumen dengan karakter menyerupai manusia.
Mengacu pada laporan Reuters pada akhir 2025, aturan tersebut secara spesifik menyasar produk dan layanan AI yang mencakup pola komunikasi manusiawi, interaksi emosional, serta penggunaan teks, gambar, audio, dan video yang bersifat antropomorfis. Segmen inilah yang paling pesat tumbuh sekaligus paling rentan terhadap penyalahgunaan.
Dalam kerangka regulasi itu, perusahaan AI diwajibkan menyediakan sistem perlindungan pengguna, termasuk peringatan terhadap penggunaan berlebihan. Penyedia layanan juga wajib memiliki mekanisme tinjauan algoritma, keamanan data, serta perlindungan informasi pribadi pengguna secara komprehensif.
Perusahaan AI Wajib Deteksi dan Intervensi Kecanduan Pengguna
Salah satu elemen paling signifikan dari regulasi China adalah penanganan potensi kecanduan AI. Perusahaan diwajibkan mampu mengidentifikasi kondisi emosional pengguna sekaligus tingkat ketergantungan mereka terhadap layanan AI yang digunakan sehari-hari.
Tidak cukup hanya memantau. Intervensi aktif menjadi kewajiban hukum.
Ketika pengguna menunjukkan tanda-tanda ketergantungan berlebihan, perusahaan wajib menyediakan langkah intervensi konkret. Aturan itu sekaligus membatasi AI agar tidak menghasilkan konten yang membahayakan keamanan nasional, menyebarkan rumor, mempromosikan kekerasan, maupun pornografi — sebuah daftar pembatasan yang mencerminkan kepentingan kontrol sosial Beijing yang lebih luas.
Langkah ini memperlihatkan bahwa kekhawatiran China terhadap AI kini telah bergeser — bukan lagi semata soal persaingan teknologi, melainkan soal menjaga peran dan martabat manusia agar tidak sepenuhnya tergantikan mesin.
Perpres AI Indonesia: Kapan Prabowo Menandatanganinya?
Indonesia bergerak ke arah serupa, meski dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden terkait roadmap AI nasional yang disebut sudah hampir siap untuk ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut pemerintah hampir merampungkan Peta Jalan AI dan etika AI nasional. Kini, proses tersebut telah memasuki tahap final di Kementerian Sekretariat Negara.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah memastikan hal itu dalam Tech & Telco Forum 2026 yang digelar Rabu, 6 Mei 2026.
“Makanya kita buat yang namanya first regulasi itu mengenai Roadmap AI. Insya Allah akan di-sign oleh Pak Presiden bulan ini. Sedang dalam proses pembahasan di Setneg,” ujar Edwin.
Regulasi Bukan untuk Membatasi, tapi Memberi Arah
Edwin menegaskan bahwa regulasi yang disiapkan bukan ditujukan untuk menghambat perkembangan AI. Regulasi itu justru dirancang sebagai katalis agar teknologi berkembang secara sehat dan tidak keluar dari koridor etika.
“Kalau tidak diciptakan katalis, maka AI itu bermain di pinggiran. Itu akan berpotensi justru breach the ethics, mencari celah,” katanya.
Pernyataan Edwin mencerminkan pendekatan hati-hati namun progresif dari pemerintah Indonesia — mendorong inovasi sekaligus memastikan ada batas yang jelas agar teknologi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Adopsi AI Indonesia Masih di Bawah 10%, Infrastruktur Jadi Kunci
Di balik ambisi regulasi itu, ada tantangan nyata yang tidak bisa diabaikan. Tingkat adopsi AI di Indonesia saat ini disebut masih di bawah 10% — angka yang rendah jika dibandingkan dengan potensi pasar digital Indonesia yang masuk lima besar terbesar di dunia.
Pemerintah menyiapkan dukungan infrastruktur untuk mempercepat adopsi tersebut, termasuk pengembangan jaringan 5G secara bertahap di berbagai wilayah.
Tanpa fondasi jaringan yang kuat, roadmap AI nasional berisiko hanya menjadi dokumen kebijakan tanpa realisasi yang berarti di lapangan. Regulasi dan infrastruktur harus berjalan beriringan — bukan salah satu mendahului yang lain.
Sementara China sudah lebih dulu mengatur detail teknis kecanduan AI dan perlindungan emosional pengguna, Indonesia masih berada di fase penetapan arah besar. Perpres yang segera diteken Prabowo akan menjadi batu pijak pertama — dan seberapa jauh implementasinya di lapangan, itulah yang akan menentukan arah AI Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
=== FAQ SCHEMA ===
Q: Apa isi aturan baru AI China yang sedang disusun pemerintahnya?
A: China menyusun regulasi AI yang mewajibkan perusahaan menyediakan perlindungan pengguna, mendeteksi kecanduan, melakukan intervensi aktif, menjaga keamanan data, serta melarang konten berbahaya seperti hoaks, kekerasan, dan pornografi. Aturan ini menyasar layanan AI yang memiliki interaksi emosional dan karakter menyerupai manusia.
Q: Kapan Perpres roadmap AI Indonesia akan ditandatangani Presiden Prabowo?
A: Menurut Dirjen Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah, draf Perpres roadmap AI Indonesia sedang dibahas di Kementerian Sekretariat Negara dan dijadwalkan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada Mei 2026.
Q: Mengapa pemerintah Indonesia membuat regulasi AI, bukan membiarkan industri berkembang bebas?
A: Edwin Hidayat Abdullah menegaskan regulasi AI bukan untuk membatasi, melainkan sebagai katalis agar AI berkembang dalam koridor etika. Tanpa regulasi, AI berpotensi “mencari celah” dan melanggar etika secara tidak terkendali.
Q: Berapa tingkat adopsi AI di Indonesia saat ini?
A: Tingkat adopsi AI di Indonesia saat ini masih di bawah 10%, mendorong pemerintah menyiapkan dukungan infrastruktur termasuk pengembangan jaringan 5G untuk mempercepat adopsi teknologi AI secara nasional.
Q: Apa yang diwajibkan China terhadap perusahaan AI terkait kecanduan pengguna?
A: Perusahaan AI di China diwajibkan mampu mengidentifikasi kondisi emosional dan tingkat ketergantungan pengguna terhadap layanan mereka, serta menyediakan mekanisme intervensi aktif ketika pengguna menunjukkan tanda-tanda kecanduan.
Aaf Afiatna (Aura OS) adalah seorang WordPress Developer, Administrator IT, dan penggerak di balik infrastruktur berbagai portal media digital PT Arina Duta Sehati. Ia memiliki ketertarikan mendalam pada rekayasa sistem tingkat rendah, implementasi AI on-device, dan pengembangan proyek open-source seperti Neural Standby Kernel (NSK). Saat tidak sedang berurusan dengan server atau kode, ia aktif mengeksplorasi ekosistem Web3 dan berbagi wawasan melalui channel YouTube CryptoFansWorld.
